Showing posts with label resume. Show all posts
Showing posts with label resume. Show all posts

Saturday, April 26, 2014

Agama sebagai Gejala Budaya dan sosial



resume

Pada mulanya ilmu yang berkembang dimasyarakat ada dua yaitu ilmu alam dan ilmu budaya. Ilmu alam menbahas mengenai : fisika, bioligi dan yang lain. Sedang ilmu budaya mempunyai sifat tidak berulang, tetapi unik. Contoh, budaya kraton Yogya. Kemudian diantara penelitian budaya dan alam itu terdapat penelitian ilmu-ilmu sosial yang berada diantara kedua penelitian tersebut. Yang memahami gejala-gejala yang tidak berulang dengan memahami keterulangannya. Benarkah hasil penelitian alam itu subyektif dan dapat di cek lagi keterulangannya? dalam menjawab pertanyan ini ada dua pendapat yang pertama, aliran bahwa peneitian sosial lebih dekat kepada penelitian budaya, berarti sifatnya unik    

Perkembangan Hukum Islam


A. Ta'rifu Syari'ah

Syari'ah islam adalah hokum-hukum yang bersifat umum yang bisa di terapkan dalam perkembangan humkum islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.
Hukum Islam adalah: hokum yang terus hidup sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.

تنا هى النصوص وعد م تن هى الو قا ئع      
Habisnya nash tidak menghabiskan peristiwa dan kejadian.(kaidah F)

B. Perkembangan hukum Islam

Ada dua golongan dalam Islam yaitu, ashabul hadis (malik ibn anas,) dan ashabul ra'yu.( abu hanifah)

Hal ini berjalan beberapa lama, kemudian datang Asyafi'i yang menyeimbangkan antara keduanya.
Ada enpat madhab yang sampai sekarang masih diikuti oleh umat islam yaitu

v  Madzhab malik: sesuai dengan lingkungannya di madinah, Malik memegang panji-panji madarasatul hadis. Ksrenas madinah mesih bersih dari pengaruh keb. Asing.
v  Abu Hanifah: dia tinggal di Irak. Karena itu Beliau menggunakan ra'yu dalam ijtihad-ijtihadnya.
v  Syafi'i: dia berpendapat " setiap hadis yang mutawatir  wajib diamalkan. Beliau pertam atinggal di Irak kemudian pindah ke Mesir. 
v  Ibn Hambal:

C. Membentuk Kaidah asasiyah

Tugas hokum Islam adalah: menerapkan dasar-dasar Islam atas aneka masalah dan menundukan kehidupan madaniyah kepada jiwa islam dan asas-asasnya.
Dari keempat madzhab tadi memetapkan kaidah-kaidah asasiyah serta menerapkan kaidah-kaidah itu dalah perkembangan masyarakat.

III
ASAS-ASAS FUNDAMENTAL PEMBINAAN HUKUM ISLAM

  1. Asas-asas Hukum

            Kekuatan suatu hokum, hidup dan matinya, dapat di terima dan tidaknya tergantung asas dan tiang-tiang pokoknya.
                       
            Asas- atau dasar pembinaan hokum islam antara lain seperti yang dikatakan  da'aimut tasyri' ( Tiang0tiang pokok pembinaan hokum islam):
a.       Nafyul Haraji ( menafikan kepicikan/ kesusahan)
Keadaan ini sangat benar di perhatikan oleh pembuat hokum islam karena segala taklif islam berada dalam batas-batas kemampuan para mukalaf. Dan Allah telah menjadikan hokum rukhshoh.
Mentaklifkan hokum ada kalanya menggugurkan semua hokum seperti hokum sholat bagi wanita yang mens. Adakalanya dengan mengurangi yang diperlukan itu seperti sholat bagi mufasir.
b.      Qilatul Taklif
            Tidak membanykan hokum taklif agar tidak memberatkan mukalaf dan  tidak mnyukarkannya. Sesuai dengan firman Allah:
            " hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan ( kepada nabimu). Hal-hal yang jika diterangkan kepadamu , niscaya menyusahkan kamu"( al- maidah : 101)
            ayat ini mengharuskan para sahabat untuk menyedikitkan pertanyaan  mengenai masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya, agar masalah itu apabila timbul nanti dapat dihasilkan hukumnya dari kaidah-kaidah umumsesuai dengan perkembangan masyarakat.
            Dari sini kemudian timbul kaidah
" segala hokum adalah boleh bukan haram, mak jangan mengharamkan melainkan ada nas yang mengharamkannya".;
            c. Membina hokum dengan  menempuh jalan tajarud, tahp demi tahap, satu demi satu.
            Islam datang pada masyarakat yang telah mempunyai adapt tertentu. Maka tidak mungkin untuk merubahnya secara langsung, hokum-hukum taklif datang secara beriringan sesuai dengan yang menghendaki dan sesudah berakar hokum-hukum yang ditetapkan barulah ditetapkan suatu hokum.
            Shalat pada mulanya di fardhukan dua rakaat petang dan dua rakaat pagi. Kemudian difardhukan shalat lima waktu.

c.       seiring dengan kemuslihatan manusia ( perkembangan jaman)

            Kiblat pada mulanya menghadap ke baitul maqdil sesudah enam bulan dimansukhkan menghadap ke ka'bah. Dalam keadaan tertentu nasakh bisa dari keadaan ringan ke berat dan sebaliknya namun dalam segala ketentuan itu diperhatikan kemushlihatan dalam keadaan masyarakat.
            Ibnulqayyim berkata" sesungguhnya syari'ah adalah pondasi dan asasnya ialah hikmah dan kemaslahatan hamba.baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat"
            Jika kemushlihatan itu bertentangan antara satu dengan yang lain maka didahulukan maslahat umum atas maslahat khususdan diharuskan kita menolak kemudharatan yang lebih besar dengan mengerjakan kemudharatan yang kecil.
            Menetapkan hukum beradasarkan kemaslahatan dan illat bukanlah membatralkan hukum yang telah ada .hal itu merupakan peniadaan hukum karena tempatnya tidak lagi mengandung illat yang menjadi sebab hukum ditetapkan. Sesua dengan perkataan ulama':"  sesungguhnya hukum berkisar atas illatnya pada adanya dan pada tak adanya.

e. Mewujudkan keadilan yang merata
Manusia dalam hukum islam adalah sama, mereka tidan melebihi karena keturunan , kebangsaan, atau karena harta.
f.  Menyumbat segala jalan yang menyampaikan kepada kejahtan.

Oleh karena itu segala sesuatu yang membawa kita kepada mubah kita anggap mubah, yang membawa kita kepada makruh kita anggap makruh dst.
    Seperti contoh kemubahan seseorang beristri lebih, kebolehan itu hanya berlaku bagi orang yang mampu memenuhi syarat.
g. mendahulukan akal kepada Dhohir Nash.
    Ada dua jalan yang diambil ketika kita berhadapan dengan akal dan nakal yang merlawanan, menurut muhamad Abduh: " pertma: Mengakui keshohihan itu, Kita tidak sanggup memahaminya, dan menyerahkan kepada Allah urusan pemahamannya.. kedua: Kita takwil dengan Undang- undang bahasaagasr sesua meksudnya dengan ketetapan akal.
h. membolehkan kita memprgunakan sesuatu yang indah
    Mkna uruf adalah" seuatu yang telah berkembang dan terkenal dimasyarakat tidak dipandang jijik atau buruk" dan makna mungkar ialah" sesuatu yang tidak disukai dan dianggapo buruk"
    Dalam ayat-ayat mu'amalah maka diserahkan kepada Urf setempat. Karena itu Ulama' tidak layak membatasi Muth'ah thalaq atau nafaqah istri dengan hanya berpegang pada urf Madinah.
i. Kewajiban mengikuti sabda Nabi sebagai syari'at tidak diwajibkan mengikuti sesuatu yang bersifat keduniaan yang berdasarkan ijtihad.

Hak dan Kewajiban Suami Istri



       A.  Nash sekitar hak dan kewjiban suami istri
Nash al-Qur’an yang berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat dikelompokkan menjadi 4: 1. Nash yang berbicara sekitar hak dan kewajiban bersama yaitu al-Baqarah,ayat: 228 dan an-Anisa’ ayat 9. 2. Nash al-Qur’an  tentang mahar yakni; an-Nisa’: 24, hak mahar istri, al-Ahdzab: 50. 3. Nash al-Qur’an tentang nafkah ; at-Talaq ayat: 7, al-Baqarah: 223, an-Nisa’: 34. 4. Nash al-Qur’an yang berkaitan dengan hak istri yang ditolak yakni; at-Talaq:6, al-Baqarah: 236
B.Pandangan Fuqaha’
a.       Madzhab Maliki
Menurut madzhab ini kewajiban suami terhadap istri di antaranya:
Membayar mahar, Berlaku adil kepada istri-istrinya (suami yang poligami)  Mencukupi nafkah keluarga, Menurut Malik, tempat tinggal (suknah) wajib bagi istri dalam semua jenis talaq.
            b.  Madzhab Hanafi
         Adapun hak istri yang sekaligus menjadi kewajiban suami, yakni: 1. mendapat mahar, 2. mencukupi nafkah istri, 3. suami wajib menjaga istri, 4.suami wajib berlaku adil kepada istri-istrinya bagi yang berpoligami. 
      c.  Madzhab Syafi’i
      Syafi’i sepakat dalam beberapa istri mempunyai hak yang sekaligus menjadi kewajiban suami begitu juga sebaliknya di antaranya mendapatkan mahar, mendapat giliran malam, mendapatkan nafkah.
           d. Madzhab Hambali
   Madzhab ini menjelaskan hak dan kewajiban suami istri yang di bagi dalam 3 jenis yaitu: hak dan kewajiban bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami. 
  C. Undang-Undang
   Perundang-undangan Indonesia
Dalam hal per-UU-an  perkawinan di Indonesia ditetapkan 3 kategori tentang hak dan kewajiban suami istri:1. hak dan kewajiban bersama,2. kewajiban suami,3.    kewajiban istri.
Hak dan kewajiban bersama:
1.      menghormati satu sama lain.
Kewajiban suami:
1.      memberi nafkah
2.      membayar mahar
3.      berlaku adil
kewajiban istri:
1.      wajib patuh kepada suami
2.      tinggal di rumah suami
    Perundang-undangan Yordania
Dinegara ini di bagi dalam 3 kelompok: yang menyangkut kewajiban suami yaitu suami wajib membuat hubungan istri dalam kehidupan keluarga dan mempergaulinya dengan baik. Kemudian kewajiban istri yang sekaligus hak suami di antaranya istri wajib patuh kepada suami, tinggal di rumah suami, dan Hak dan kewajiban bersama suami tidak boleh menempatkan saudara-saudaranya di rumah yang dipersiapkan untuk istri kecuali dengan persetujuannya,
             Perundang-undangan Syiria
Kewajiban suami di antaranya: wajib menyediakan akomodasi, tidak boleh menjadikan dua istri tinggal dalam satu rumah tanpa ada persetujuan, bagi suami yang poligami wajib menyediakan akomomodasi secara adil kepada para istri-istrinya.,suami tidak memperbolehkan saudaranya tinggal bersama istrinya, kecuali anak kecil yang belum baligh dan tidak mengganggu kehidupan rumah tangga. Adapun kewajiban istri adalah:wajib bepergian kepada suami, kecuali ada dalam taklik talak yang menyebutkan sebaliknya,atau ada alas an untuk tidak ikut.
     Perundang-undangan Tunisia.
Pada (pasal 23 dan 24) yang mana sumi harus mempergauli istrinya dengan sopan dan membuat kehidupan keluarga yang bertanggung jawab dan menghindari perlakukan kasar, suami harus menyediakan istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan kondisinya.
           Perundang-undangan Maroko
Kewajiban bersama diatur dalam pasal 34 sedang pasal 35 menyangkut hak istri dari suaminya pasal 36 mengatur hak suami.
            Perundang-undangan Aljazair
Dalam UU bab 4 bagian 1 pasal 36-39 aljazair menyebutkan, di antaranya menyangkut kewajiban bersama, kewajiban suami dan hak istri.
         Perundang-undangan Yaman 
Dalam uu no 20 1992 pasal 40, 41 dan pasal 42 yang menyebutkan suami yang poligami tidak boleh memaksa istri-istrinya untuk tinggal satu rumah.